SINARJATENG.COM – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pemalang terus meningkatkan koordinasi lintas sektor bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pemalang dan DPRD Kabupaten Pemalang.
Hal itu dalam upaya memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana alam, mengingat wilayah Pemalang memiliki kerentanan terhadap banjir, tanah longsor, dan cuaca ekstrem, langkah antisipatif menjadi prioritas utama.
Beberapa kecamatan yang berada di wilayah dataran rendah dan pesisir kerap terdampak banjir saat curah hujan tinggi, sementara wilayah perbukitan berpotensi mengalami longsor.
Dalam membahas strategi dan langkah konkret dalam mewujudkan “Pemalang Siaga Bencana”, WN Network menghadirkan sejumlah narasumber dalam talks show, pada Selasa 17 Februari 2026.
Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Pemalang, Agus Ikmaludin, SE, MM menyampaikan bahwa pihaknya terus melakukan pemetaan wilayah rawan bencana, memperkuat sistem peringatan dini, serta meningkatkan kapasitas relawan melalui pelatihan kebencanaan secara berkala.
“Kami dari BPBD juga menggencarkan sosialisasi kepada masyarakat terkait langkah evakuasi dan kesiapsiagaan mandiri,” katanya.
Agus juga menekankan pentingnya kewaspadaan dini terhadap potensi banjir dan longsor di wilayah Pemalang.
Menurutnya, intensitas curah hujan yang tinggi dalam beberapa waktu terakhir meningkatkan risiko bencana, terutama di daerah dataran rendah yang rawan genangan serta wilayah perbukitan yang berpotensi mengalami pergerakan tanah.
“Kami mengimbau masyarakat untuk lebih waspada, terutama saat hujan deras berlangsung dalam durasi lama. Segera laporkan jika terdapat tanda-tanda seperti retakan tanah, pohon miring, atau debit air sungai yang meningkat drastis,” ujarnya.
BPBD Kabupaten Pemalang juga terus melakukan pemantauan di titik-titik rawan, memperkuat koordinasi dengan aparat desa dan relawan, serta menyiagakan personel dan peralatan untuk penanganan cepat apabila terjadi bencana.
Ia berharap partisipasi aktif masyarakat dalam upaya mitigasi dapat meminimalkan risiko serta dampak kerugian akibat banjir dan longsor di Kabupaten Pemalang.
Selanjutnya, Anggota Komisi A DPRD Kabupaten Pemalang (F-PKB), Heru Kundhimiarso, menekankan pentingnya perbaikan sistem drainase sebagai langkah strategis untuk mengatasi persoalan banjir, khususnya di kawasan perkotaan Pemalang.
Menurutnya, banjir yang kerap terjadi di sejumlah titik di wilayah kota bukan hanya disebabkan oleh tingginya curah hujan, tetapi juga karena saluran drainase yang kurang optimal, tersumbat, atau kapasitasnya sudah tidak memadai.
“Oleh karena itu, diperlukan evaluasi menyeluruh serta perbaikan dan pelebaran saluran air agar aliran dapat berjalan lancar,” ujarnya.
Selain itu, ia juga mendorong percepatan normalisasi sungai, terutama di daerah yang mengalami pendangkalan dan penyempitan alur.
Normalisasi dinilai penting untuk meningkatkan daya tampung air serta mengurangi risiko luapan saat musim hujan.
Kundhi menegaskan bahwa DPRD siap mendukung penganggaran untuk program perbaikan infrastruktur pengendali banjir, termasuk pengerukan sungai dan peningkatan kualitas drainase lingkungan.
Ia juga mengajak masyarakat untuk turut menjaga kebersihan saluran air dengan tidak membuang sampah sembarangan demi mengurangi potensi banjir di perkotaan Pemalang.
Ditambahkan, Politisi PKB itu, juga menyampaikan kritik tajam terkait penanganan banjir di wilayah perkotaan.
Ia menyinggung masih terjadinya genangan air di depan kantor Dinas Pekerjaan Umum (DPU) saat hujan deras.
Menurutnya, kondisi tersebut menjadi ironi karena lokasi tersebut merupakan instansi teknis yang bertanggung jawab terhadap infrastruktur, termasuk drainase dan pengendalian banjir.
“Kalau banjir di depan kantor DPU saja belum bisa tertangani dengan baik, bagaimana masyarakat bisa yakin persoalan banjir di wilayah Pemalang secara keseluruhan bisa ditangani secara maksimal,” sindirnya.
Kundhi menegaskan bahwa pernyataannya bukan untuk menyalahkan semata, melainkan sebagai bentuk dorongan agar instansi terkait lebih serius dan responsif dalam melakukan evaluasi serta perbaikan sistem drainase dan normalisasi sungai.
Ia berharap ke depan ada langkah konkret dan terukur, sehingga persoalan banjir, baik di kawasan perkantoran maupun permukiman warga, dapat diminimalkan dan tidak terus berulang setiap musim hujan.
Sementara itu, Kepala Desa Danasari, Maknun, meminta adanya pengerukan sungai atau normalisasi alur sungai di wilayahnya guna mengurangi risiko banjir saat musim hujan.
Menurutnya, kondisi sungai yang mengalami pendangkalan serta penyempitan alur membuat debit air mudah meluap ke permukiman warga ketika curah hujan tinggi.
Ia berharap pemerintah daerah melalui dinas terkait segera melakukan penanganan, baik berupa pengerukan sedimentasi maupun perbaikan tanggul di titik-titik rawan.
Maknun menegaskan bahwa usulan tersebut telah beberapa kali disampaikan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) desa maupun kecamatan.
Ia berharap adanya tindak lanjut konkret agar masyarakat Desa Danasari dapat merasa lebih aman dan terlindungi dari ancaman banjir setiap tahunnya.
Selain normalisasi sungai, pemerintah desa juga siap berkoordinasi dengan instansi terkait dan menggerakkan partisipasi masyarakat untuk menjaga kebersihan sungai serta tidak membuang sampah sembarangan demi mendukung upaya pengendalian banjir di wilayah tersebut.***
